GMPR Gelar Aksi Unjuk Rasa Depan Kantor Kejati Riau

Pekanbaru – Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Riau yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Riau (GMPR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, pada Rabu (25/09/2024).

Para mahasiswa mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.

Mahasiswa menilai bahwa terdapat indikasi kuat keterlibatan Kabid PUPR Kampar dalam praktik korupsi yang terkait dengan beberapa proyek infrastruktur yang mangkrak, seperti pembangunan kantor Disdukcapil di Kabupaten Kampar.

Selain itu, mereka juga menyoroti banyaknya bangunan yang rusak dan tidak sesuai spesifikasi (markup) di wilayah tersebut, yang diduga merupakan akibat dari korupsi dalam pengadaan dan pengerjaan proyek-proyek infrastruktur.

Salah satu orator aksi, Zulkasyim, menegaskan bahwa tindakan penyelewengan oleh pejabat publik tidak boleh dibiarkan.

Menurutnya, masyarakat Kampar sangat dirugikan oleh dugaan praktik korupsi di sektor infrastruktur yang dikelola oleh Dinas PUPR.

“Kami di sini tidak hanya bicara, tetapi menuntut tindakan nyata dari aparat penegak hukum! Rakyat sudah cukup menderita akibat ketidakadilan ini. Dugaan korupsi di PUPR ini harus diusut tuntas, tidak boleh ada yang kebal hukum!” tegas Zulkasyim dalam orasinya.

Dalam rilis dan pernyataan sikap GMPR, disebutkan ada 10 proyek pembangunan yang diduga tidak sesuai spesifikasi, yaitu:

Rehab kantor Dinas PUPR Kabupaten Kampar dengan pagu anggaran Rp 2,499,981,840 tahun anggaran 2022.

Pembangunan konstruksi bertingkat RKB MTS Darun Naim Desa Simpang Kubu, Kecamatan Kampar dengan pagu anggaran Rp 685,888,000 tahun anggaran 2023.

Lanjutan pembangunan kantor Lembaga Adat Kabupaten Kampar dengan pagu anggaran Rp 1,302,015,000 tahun anggaran 2023.

Lanjutan pembangunan kantor PWI Kabupaten Kampar dengan pagu anggaran Rp 656,370,000 tahun anggaran 2022.

Rehab bangunan Mall Pelayanan Publik Kota Bangkinang dengan pagu anggaran Rp 1,776,515,000 tahun anggaran 2023.

Pembangunan Mess Polres Kampar dengan pagu anggaran Rp 2,300,298,000 tahun anggaran 2023.

Pembangunan Mess Putra Kejari Kabupaten Kampar dengan pagu anggaran Rp 900,900,000 tahun anggaran 2023.

Pembangunan Gedung Depot Arsip Kabupaten Kampar dengan pagu anggaran Rp 2,300,000,000 tahun anggaran 2023.

Rehabilitasi Bendung dengan pagu anggaran Rp 3,000,000,000.

Pembangunan Drainase Pengarah (Shortcut 1) Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar dengan pagu anggaran Rp 4,900,000,000 tahun anggaran 2023.

Proyek-proyek tersebut diduga mengalami penggelembungan anggaran dan penyalahgunaan dana melalui manipulasi laporan dan dokumen fiktif.

Mahasiswa menuntut Kejati Riau untuk membentuk tim khusus bersama Polda Riau guna menangani kasus ini.

“Kami juga mendesak Kejati Riau untuk membentuk tim khusus bersama Polda Riau dalam menangani kasus ini,” ujar salah satu orator.

Selain itu, para pendemo mendesak PJ Bupati Kampar agar mencopot Kabid Cipta Karya karena dianggap tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Kabid tersebut dinilai sering nongkrong di kedai kopi di luar jam istirahat, sehingga mengabaikan tanggung jawabnya.

Dalam aksinya, mahasiswa membawa spanduk dan poster yang berisi kecaman terhadap praktik korupsi. Mereka juga menuntut transparansi anggaran di sektor infrastruktur agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

Mahasiswa mengancam akan terus menggelar aksi unjuk rasa secara berkelanjutan jika tidak ada perkembangan signifikan dalam penanganan kasus ini. Mereka menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat.

“Jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan, kami akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar. Kami tidak akan berhenti hingga keadilan ditegakkan!” tegas Irpan, salah satu koordinator aksi.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung damai ini diakhiri dengan pembacaan tuntutan mahasiswa, yang kemudian diserahkan kepada perwakilan Kejati Riau.

Demonstrasi ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian untuk memastikan situasi tetap kondusif.